Laporan Kegiatan Konferensi II PGRI Belitung Timur

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Assalamu’alaikum Warahmtullahi Wabarakatuh

Laporan ini kami susun sebagai arsip
 kegiatan PGRI Belitung Timur

            Salam ta’zim kami sampaikan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat  dan hidayahNya kepada kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari Amiiin ya rabbal’alamin. Sholawat beriring salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW karena atas jasa beliaulah yang telah banyak membawa perubahan di muka bumi ini

Alhmmdulillah Laporan Kegiatan Konferensi II Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Belitung Timur, dapat diselesaikan dengan baik, lancar, aman dan tepat waktunya. Laporan ini disusun sebagai acuan kegiatan-kegiatan selanjutnya di masa-masa yang akan datang dan sebagai refleksi dan evaluasi.

Untuk lebih memahami isi dari laporan ini maka kami paparan kan secara singkat dalam  atas tiga bab yang meliputi:

1.    Bab I  Pendahuluan                  : Yakni meliputi sejarah perkembangan PGRI secara luas yang terjadi di Indonesia

2.    Bab II Laporan Kegiatan           : Yakni  meliputi laporan khusus Konferensi II PGRI Kabupaten Belitung Timur

3.    Bab III Hasil Kegiatan               : Yakni hasil kegiatan Konferensi II PGRI Kabupaten Belitung Timur yang berupa keputusan-keputusan.

Akhirnya, pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Kami menyadari apa yang kami lakukan belumlah sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. Atas kehilafan kami ucapkan mohom maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah SWT kami mohon ampun. Semoga Allah SWT membalas segala amal baik bapak/ibu sekalian. Amiin.

Wassalamau’alaikum wr. wb.

                                                           

Manggar,  oktober 2015

                                                                        Panitia Konferensi II PGRI

                                                                        Kabupaten Belitung Timur

DAFTAR ISI

Halaman Judul		….....................................................................................		1
Kata Pengantar		….....................................................................................		2
Daftar Isi		….....................................................................................		3
BAB I	PENDAHULUAN		……………………………………...	4
A.	Gerakan Guru pada masa Perjuangan Kemerdekaan		……………………………………...	4
B.	Lahirnya PGRI		……………………………………...	4
C.	PGRI pada masa Perang Kemerdekaan		……………………………………...	5
D.	PGRI pada masa Demokrasi Liberal		……………………………………...	6
E.	PGRI pada masa Demokrasi Terpimpin		……………………………………...	8
F.	PGRI sejak lahirnya Orde Baru		……………………………………...	11
G	Refleksi masa depan PGRI		……………………………………...	13
BAB II	LAPORAN KEGIATAN		……………………………………...
A.	Latar Belakang		……………………………………...	14
B.	Visi dan Misi		……………………………………...	15
C.	Tujuan		……………………………………...	15
D.	Sasaran		……………………………………...	16
E.	Target		……………………………………...	17
F.	Tema		……………………………………...	17
G.	Waktu dan Tempat		……………………………………...	18
H.	Biaya		……………………………………...	18
I.	Penutup		……………………………………...	18
BAB III	HASIL KEGIATAN		……………………………………...	19
	Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

SEJARAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

A.   Gerakan Guru pada Masa Perjuangan Kemerdekaan

Semanat nasionalisme sudah lama tumbuh di kalangan guru semenjak lahirnya kesadaran berorganisasi, kesadaran perjuangan nasional, kesadaran untuk menuntut persamaan hak dan posisi dengan pihak belanda.

Usaha perjuangan nasib dan posisi guru berjalan terus. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dahuli selalu dipegang oleh orang belanda, satu persatu pindah ke tangan bangsa indonesia. Perjuangan ini akhirnya memuncak pada kesadaran dan cita – cita kemerdekaan bukan sekedar nasib belaka.

Pada tahun 1032 nama PGHB diganti dengan PGI (Persatuan Guru Indonesia). Pergantian nam “Hindia Belanda” dengan “indonesia”Dalam nama organisasi ini mengejutkan Belanda,karena nama Indonesia termasuk yang paling tidak desenangi oleh penjajah Belanda karena mencerminkan tumbuhnya semangat Nasionalisme.
Perang dunia 2 pecah pada tahun 1939. Setahun kemudian, negri Belanda diduduki tentara Jepang. Pada tahun 1941 semua guru laki-laki Belanda ditugaskan menjadi milisi, untuk mengatasi kekurangan guru di Indonesia. Pada zaman kedudukan Jepang keadaan berubah segala organisasi dilarang, sekolah ditutup. Segala kegiatan pendidikan dan politik membeku. Barulah menjelang Jepang takluk kepada tentara sekutu, sekolah dibuka kembali.

B.   Lahirnya PGRI Tanggal 25 November 1945

Proklamasi 17 Agustus 1945 mempunyai efek sangat besar terhadap seluruh pejuang kemerdekaan.pendiri Republik ini dan juga para guru pada kurun waktu pasca tahun 1945.

Semangat proklamasi itulah yang menjiwai penyelenggaraan Kongres Pendidikan Bangsa pada tanggal 24-25 November 1945 bertempat di Sekolah Guru Putri (SGP) Surakarta, Jawa Tengah. Dari kongres itu lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang merupakan wahana persatuan dan kesatuan segenap guru diseluruh Indonesia. Pendiri PGRI adalah Rh. Koesnan, Amin Singgih, Ali Marsaban, Djajeng Soegianto, Soemidi Adisasmito, Abdullah Noerbambang, dan Soetono. Mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tujuan:

1.    Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.

2.    Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengaajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan.

3.    Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.
PGRI lahir sebagai “anak sulung” dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang memiliki sifat dan semangat yang sama dengan “ Ibu Kandungnya”,yaitu semangat persatuan dan kesatuan ,pengorbanan dan kepahlawanan untuk tentang penjajah. PGRI merupakan organisasi pelopor dan pejuang karena itu para pendiri PGRI mengangkat semangat persatuan dan kesatuan, tujuannya yaitu fungsi anggota PGRI sebagai pendidik bangsa bermaksud mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dari segi pendidikan.

C.   PGRI pada Masa Perang Kemerdekaan (1945-1949)

PGRI adalah “Kedaulatan Rakyat”dengan tujuan seperti disebutkan terdahulu. Dilihat dari tujuannya, sangat jelas bahwa cita – cita PGRI sejalan dengan cita – cita bangsa Indonesia secara keseluruhan. Para guru diIndonesia menginginkan kebebasan dan kemerdekaan, memacu kecerdasan bangsa dan membela serta memperjangkan kesejahtraan anggotanya. Agar perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Bangsa Belanda lebih terorganisasi pemerintah pusat pada tanggal 5 Oktober 1945 TKR untuk melindungi keamanan Rakyat dari provokasi dan Agresi Belanda konferensinya tgl. 12 November 1945 Panglima Besarnya Kolonel Soedirman dengan Pangkat Jendral.

1.    Kongkres II PGRI di Surakarta 21-23 November 1946 Melalui kongres ini PGRI mengajukan tuntutan kepada pemerintah:

1)    Sistem pendidikan selekasnya didasarkan pada kepentingan nasional.

2)    Gaji guru supaya tidak dihentikan.

3)    Diadakan undang-undang pokok pendidikan dan undang-undang pokok pemburuhan.

2.    Kongkres III PGRI di Madiun 27-29 Februari 1948

Kongkres yang diadakan dalam keadaan darurat ini memutuskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi, ditempuh jalan dengan memekarkan cabang-cabang yang tadinya keresidenan memiliki satu cabang menjadi cabang lebih kecil tetapi dengan jumlah sedikitnya 100 orang diharapkan yang lebih kecil itu dapat lebih aktif.

Cita-cita besar PGRI tercapai baik dibidang pendidikan maupun dibidang pemburuhan. Nama PGRI tidak asing lagi, termasuk diluar negeri. Dibuktikan adanya undangan dari NEA, juga undangan dari WCOTP untuk menghadiri kongkres II yang diadakan oada bulan Juli 1984 di London.

D.   PGRI pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

1.    Kongkres IV PGRI di Yogyakarta 26-28 Februari 1950

Presiden RI memuji PGRI yang menurut pendapatnya tidakbisa lain dari pada pencerminan semangat juang para guru sebagai pendidik rakyat dan bangsa. Oleh karena itu, Presiden RI menganjurkan untuk mempertahankan nama, bentuk, maksud, tujuan, dan cita – cita PGRI sesuai dengan kehendak dan tekad para pendirinya.
Kongkres IV PGRI dihadiri beberapa utusan dari luar-luar “daerah Renville”, yaitu: Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, bahkan dari Sumatra, yaitu: Sigli, Bukit tinggi, dan Lampung. Pengurus pusat SGI di Bandung datang pada kongkres IV di Yogyakarta untuk secara resmi menggabungkan diri kedalam PGRI dengan menyerahkan 38 cabang. Delegasi SGI terdiri atas, Jaman Soejanaprawira, Djoesar Kartasubrata, M.Husein, Wirasoepena, Omo Adimiharja, Sukarna Prawira, dan Anwar Sanusi. RIS diakui oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

Kembalinya kongkres IV PB PGRI berada di Jakarta segera berkantor diruangan SMA Negeri 1 Jakarta di Jln. Budi Utomo. Pada akhir February 1950 sebanyak 30 cabang SGI diseluruh Negara menyatakan memisahkan diri dari SGI kemudian masuk PGRI. Yaman Soejanaprawira (KPI Jawatan PP dan K), M.Husein dkk berjasa sekali. Pada tahun 1950 pemerintah RI mengeluarkan PP No. 16/1950, sangat menguntungkan para guru, namun pelaksanaan penyesuaian gaji ternyata disana-sini berjalan serat. Kegembiraan menyambut keluarnya PP 16/1950 segera berbalik menjadi kekesalan dan keresahan, terutama dikalangan guru di Jawa Barat. Guru-guru diJawa Barat mengancam untuk mengadakan pemogokan, menurut rencana dimulai pada 12 Juni 1950 pukul 10.00 pagi. Usaha ini berhasil, akhirnya disetujui pemerintah. Hal ini mengokohkan wibawa PGRI dibuktikan dengan lancarnya PP No. 32/1950 tentang penghargaan kepada pelajar pejuang.

2.     Kongres V PGRI di Bandung 19-24 Desember 1950

Acara pun lebih bervariasi karena dalam kongres ini bicarakan suatu masalah yang prinsipil dan faundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI selanhutnya, yaitu asas organisasi ini : apakah akan memilih sosialisme keadilan sosial atau pancasila akhirnya pancasila menjadi asas organisasi. Kongres V merupakan “Kongres Persatuan”. Kongres dihadiri oleh perwakilan luar negeri yang ada di Jakarta. Rapat diadakan dipusat kebudayaan Jln. Naripan, kongres ini membicarakan suatu masalah yang prinsipil dan fundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI yaitu asas organisasi akankah memilih sosialisme keadilan sosial ataukah pancasila. Akhirnya, pancasila diterima sebagai asas organisasi.

Sejak kongres V mulai nyata daerah dibentuk beserta susunan pengurusnya konferda mulai dilaksanakan. Mulanya konferda dilaksanakan di Cirebon, Solo, Jember pada Maret 1951, selanjutnya konferda meluas ke pulau lainnya, tanggal 27 Februari 1952 di Makassar dan 20 maret 1952 di Banjarmasin. Hasil nyata dari konsolidasi ialah masuknya 47 cabang di Sulawesi dan Kalimantan kedalam barisan PGRI.

3.    Kongres VI PGRI di Malang 24-30 November 1952

Kongres menyepakati beberapa keputusan panting. Dalam bidang organisasi, menetapakan asas PGRI ialah keadilan social dan dasarnya ialah demokrasi, PGRI tetap dalam GSBI. Dalam bidang pemburuhan memperjuangkan kendaraan bagi pemilik sekolah, intruktur penjas, dan pendidikan masyarakat. Dalam bidang pendidikan:

1)    System pengajaran diselaraskan dengan kebutuhan Negara pada masa pembangunan.

2)    KPKPKB dihapuskan pada akhir tahun pelajaran.

3)    KPKB ditiadakan diubah menjadi SR 6 th

4)    Kursus B-I/B-II untuk pengadaan guru SLTP dan SLTA diatur sebaik-baiknya.

5)    Diadakan Hari Pendidikan Nasional.

4.    Kongres VII PGRI di Semarang 24 November s/d 1 Desember 1954

Kongres ini dihadiri 639 orang utusan. Pelaksanan rapat bertempat di aula SMA B Candi Semarang. Untuk pertama kalinya kongres PGRI dihadiri oleh tamu-tamu dari luar negeri Maria Marchant wakil FISE di Paris, Marcelino Bautista dari PPTA (Filipina) wakil WOTOP, Fan Ming, Chang Chao, dan Shen Pei Yung dari SBP RRC, dan Jung Singh dari organisasi guru Malaysia. Dibicarakan pula masalah pendidikan agama.
Hasil kongres ini antara lain:

1)    Bidang Umum : Pernyataan mengenai Irian Barat, pernyataan mengenai korupsi, resolusi mengenai desentralisasi sekolah, resolusi mengenai pemakaian keuangan oleh kementrian PP dan K, dan resolusi mengenai penyempurnaan cara kerja kementrian PP dan K.

2)    Bidang Pendidikan : Resolusi mengenai anggaran belanja PP dan K yang harus mencapai 25% dari seluruh anggaran belanja Negara, resolusi mengenai UU sekolah rakyat dan UU kewajiban belanja, resolusimengenai film, gambar, tektur, serta radio dan pembentukan dewan bahasa nasional.

3)    Bidang Pemburuhan : UU pokok kepegawaian, peleksanan peraturan gaji, pegawai baru, tunjangan khusus bagi pegawai yang tugas di daerah yang tidak aman, ongkos perjalanan cuti besar, Guru SR dinyatakan sebagai pegawai negri tetap, dan penyelesaian kepegawaian.

4)    Bidang Organisasi : Pernyataan PGRI untuk keluar dari GBSI dan menyatakan diri sebagai organisasi “Non-Vaksentral”.

5.     Kongres VIII PGRI di Bandung 1956

Kongres dihadiri hampir seluruh cabang PGRI di Indonesia. Suasana kongres mulanya meriah,tetapi waktu diadakan pemilihan ketua umum keadaan menjadi tegang. Pihak Soebandri menambah kartu palsu. Sehingga pemilihan terpaksa dibatalkan. Otak pemalsuan Hermanu Adi seorang tokoh PKI Jatim, yang menjabat ketua II PGRI. Walaupun M.E Subiadinata dihalangi secara curang akhirnya ia terpilih menjadi ketua Umum mengantikan Sudjono. Ketua II PGRI digantikan M.Husein.
Jumlah anggota PGRI meningkat setelah diadakan konsolidasi dengan cara:

1)    Kunjungan kecabang-cabang

2)    Korespondensi PB PGRI dengan cabang lebih diintensifikasi

3)    Tindakan-tindakan disiplin dilakukan kepada cabang yang tidak disiplin diberikan peringatan seperlunya

4)    Dilakukan pembekuan terhadap pengurus cabang PGRI Palembang karena tindakan indisipliner terhadap komisariat daerah. Keterlibatan PGRI dalam symposium BMN Denpasar Bali (Juli 1957) mendapat penghargaan dan perhatian masyarakat.

Pokok-pokok bahasan:

a)      Pendidikan sebagai pewaris nilai budaya

b)      Perlu adanya Indonesianisasi

c)      Aspek kebudayaan agar dilegalisasikan dalam UUD. Masalah cukup serius mendapatkan perhatian diantaranya tentang:

1)    Dimasukannya pencak silat dalam pendidikan jasmani

2)    Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah dalam dunia pendidikan dan masyarakat.

3)    Uang alat/perlengkapan sekolah dan pakaian belajar

E.   PGRI pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada kongres IX di Surabaya bulan oktober /November 1959,soebandri dkk.Melancarkan politik adudomba diantara para kongres, terutama pada waktu pemilihan Ketua Umum.Usaha tersebut tidak berhasil, ME.Sugiadinata terpilih lagi sebagai Ketua Umum BP PGRI.

1.    Lahirnya PGRI Non-Yaksentral/PKI

Periode tahun 1962-1965 merupakan episode yang sangat pahit bagi PGRI. Dalam masa ini terjadi perpecahan dalam tubuh PGRI yang lebih hebat dibandingkan dengan pada periode sebelumnya. Penyebab perpecahan itu bukan demi kepentingan guruatau peropesi guru,melainkan karena ambisi politik dari luar dengan dalih”machsovorming en machsaanwending”(pembentukan kekuatan dan panggunaan kekuatan).

Ternyata goldfried termasuk salah seorang penandatanganan “surat selebaran fitnah”,sehingga timbul protes dari siding pleno, sehingga Goldfied akhirnya dikeluarkan dari panitia.

2.    Pemecatan Massal Pejabat Departemen P&K (1964)

Pidato inangrasi Dr.Busono wiwoho pada rapat pertama Majelis Pendidikan Nasional (Mapenas)dalam kependudukannya sebagai salah seorang wakil ketua, menyarankan agar PancawarDhana diisi dengan moral “panca cinta”.sistem pendidikan pancawardhana dilandasi dengan prinsip-prinsip:

1)    Perkembangan cinta bangsa dan cinta tanah air,moral nasional / internasional/ke agamaan ,

2)    Perkembangan kecerdasan,

3)    Perkembangan emosional – artistrik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin.

4)    Perkembangan keprigelan atau kekerajinan tangan dan,

5)    Perkembangan jasmani.

Moral panca cinta meliputi:

a)    Cinta nusa dan bangsa

b)    Cinta ilmu pengetahuan

c)    Cinta kerja dan rakyat yang bekerja

d)    Cinta perdmaian dn persahabatan antar bangsa-bangsa

e)    Cinta orang tua

Isi pidato tersebut menimbulkan pertentangan dan kegelisahan dikalangan pendidik. Dilinkungan Departemen PP & K, polemic itu makin meruncing ketika dalam Rapat Dinas tanggal 23 Juli 1964 Mentri PP & K, Prof. Dr. Prijono (1957-1966) memancing kembali suasana polemic tersebut. Akibatnya, Pembantu mentri, Tartib Prawirodiharjo, meninggalkan rapat karena dituduh mengkhianati Mentrinya.

Karena heboh mengenai pemecatan 27 orang pejabat berkenaan dengan isi Moral Pendidikan Pancawardhana, akhirnya Presiden membantuk sendiri panitia dengan nama “Panitia Negara Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana”. Panitia ini diberi tugas untuk menyampaikan pertimbangan tentang “Pemecatan Massal”, ke-27 orang tersebut dinyatakan tidak bersalah.

3.    PGRI Pasca-Peristiwa G30 S/PKI

Periode th. 1966-1972 merupakan masa perjuangan untuk turut menegakka Orde Baru, penataan kembali organisasi, menyesuaikan misi organisasi secara tegas dan tepat dalam pola embangunan nasional yang baru memerlukan pemimpin yang memiliki dedikasi yang tinggi, kemampuan manajerial yang mantap, dan pengalaman yang mendukang. Dipenuhi dengan jalan kaderisasi, pelaksanaan kaderisasi yang dimulai pada th. 1957 di Jakarta dilanjutkan kembali mulai Juli 1973 di Bandung,

Yogyakarta, dan Pandaan, Jawa Timur. PGRI mencoba untuk turut memprakarsai dan menghimpun organisasi-organisasi pegawai negeri dakam bentuk RKS. Selanjutnya PGRI memprakarsai pendirian PSPN dengan ketua Umumnya M.E. Subiadinata. Terakhir, pada th. 1967, PGRI memprakarsai berdirinya MPBI. Sebagai pengembangan dari  MPBI  lahirlah FBSI. Disambut gembira oleh para buruh kelahiran FBSI, sementara PGRI tidak mempunyai tempat dalam federasi karena banyak perbedaan yang mendasar:

1)    FBSI beranggotakan unsur buruh murni

2)    Anggota FBSI harus buruh swasta

3)    FBSI berprinsip “trade unionisme”

4)    FBSI berada di bawah pembinaan Departemen Tenaga Kerja.

4.    Usaha PGRI Melawan PGRI Non-Vaksentral/PKI

PGRI tidak luput dari ancaman tersebut. Pada kongres IX PGRI di Surabaya (oktober 1959),infiltrasi PKI kedalam tubuh PGRI benar” terasa,dan lebih jelas lagi dalam kongres X di Jakarta(November 1962).

Kiranya perinsip “siapa kawan siapa lawan” berlaku pula dalam tubuh PGRI.”kawan”adalah semua golongan pancasilaisanti PKI yang Dalam Pendidikan mengamankan Pancasila,dan “Lawan”adalah PKI yang berusaha memnaksakan pendidikan.”pancacinta”dan “pancatinggi”. Akan tetapi kekuatan pancasilais d.PGRI masih lebih kuat dan mampu bertahan menghadapi tantangan tersebut.
Setelah PKI di wakili oleh guru” ber orentasi ideology komunis tak mampu lagi melakukan taktik” penyusupan terhadap PGRI,mereka mengubah siasat dengan melakukan usaha terang”an untuk memisahkan dari PGRI.

Untuk menyelamatkan pendidikan dari berbagai ancaman dan perpecahan di antara guru,president sukarno turun tangan dengan membentuk majelis pendidikan nasional yang menerbitkan penpres no.19 thn 1965 tentang pokok” pendidikan pancasila akan tetapi pempres tersebut tidak berhasil mempersatukan organisasi ini
Sungguh perpecahan tersebut merupakan peristiwa yang sangat pahit bagi PGRI.

F.    PGRI sejak lahirnya orde baru

1.    Kesatuan aksi guru Indonesia KAGI

Peristiwa G30S/PKI merupakan puncak dari apa sebelumnya berlangsung dalam tubuh PGRI, yaitu perebutan pengaruh anti PKI dan pro PKI, infil Trasi dan fitnah Pro PKI berdirinya PGRI non-vaksentral dll.

Bersama para pelajar,mahasiswa,sarjana,dll,para guru anggota PGRI turun kejalan dengan meneriakan tritura (tri tuntunan rakyat) yakni :”bubarkan PKI, resavel 100 menteri, dan turunkan harga-harga !”. Mereka membentuk kesatuan” aksi misal’

      KAMI, KASI, sedangkan para guru” membentuk KAGI pada tanggal 2 februari 1966. Perlu ditambahkan bahwa KAGI pada mulanya terbentuk di Jakarta raya dan jawa barat, kemudian berturut” terbentuk KAGI di wilayah lainnya.
Tugas Utama KAGI adalah:

a)    Membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari unsur” PKI “dan orde lama.

b)    Menyatukan semua guru d.dalam organisasi guru yaitu PGRI.

c)    Memperjuangkan agar PGRI menjadi organi sasi guru yang tidah hanya bersifat unotalistik tetapi juga independen dan non partai politik.
Bukti keberasilan kekuatan orde baru dalam kongres ini terlihat dari hasil” kongres di bidang unsur  atau politik atau PB PGRI masa bakti XI adapun hasil” kongres XI adalah:

1)    Menjunjung tinggi HAM

2)    PGRI diwakili secara resmi dalam DPRGR atau MPRS

3)    Frontnasional di bubarkan

4)    PGRI ditegaskan kembali sebagai organisasi yang bersifat UNITARISTIK,INDEPENDEN dan NON partai politik

5)    DLL.

Selanjutnya, hasil XI PGRI di bidang organisasi :

1)    INTENSIFIKASI penerangan tentang kegiatan organisasi melalui pers, Radio, TV dan Majalah Suara Guru.

2)    Pendidikan kader organisasi secara teratur dan terencana

3)    PGRI menjadi anggota WCOTP

4)    Dll.

2.    Konsulidasi organisasi pada awal orde baru

Menarik juga untuk di simak kembali seri tulisan harian kompas tahun 1967 yang berjudul PORAK PORANDANYA KERETA PGRI DI JAWA TENGAN tulisan ini merupakan “serangn” kepada PB PGRI masa perserikatan (kongres XI).
Pembentukan kaki d.jawa timur dan jawa tengah, antara lain untuk menyelamatkan PGRI dari kemelut politik pada saat itu hasilnya adalahkonferda PGRI di ke 2 daerah tersebut berhasil memilih pengurus daerah PGRI yang baru.

Pada tahun 1969 atas perdesakan nasib guru yang d.bentuk PGRI,pemerintang setuju untuk mencairkan tunjangan kelebihan mengajar bagi guru” SD di seluruh Indonesia Hubungan PGRI dengan organisasi guru mulai di rintis kembali.Pada bulan juli 1966 secara resmi diterima menjadi anggota WCOTP dalam kongres guru seDunia soel di Korea selatan.SEtelah itu,PGRI d.undang untuk mengikuti tradeunionleader course di negeri belanda selama 4 bulan, kursus di adakan 2 angkatan :
Angkatan 1 pada tahun 1969 dan angkatan 2 1970.

3.    Arti Lambing PGRI

Bentuk cakra atau lingkaran melambangkan cita-cita luhur dan daya upaya manaikan pengabdian yang terus menerus, Ukuran, corak dan warna :

a.    Bidang bagian pinggir rulingkara berwarna merah melambangkan pengabdian yang dilandasi kemurnian dan keberanian bagi kepentingan rakyat.

b.    Warna putih dengan tulisan Persatuan Guru Republik Indonesia melambangkan paduan warna pinggir merah pitih melambangkan pengabdian pada Negara, bangsa dan tanah air Indonesia.

c.    Suluh berdiri tegak bercorak 4 garis tegak dan datar berwarna kuning melambangkan fungsi guru (pada penddidkan pra sekolah,dasar,menengah dan perguruan tinggi)dengan hakikat tugas pengabdian guru sebagai pendidikan yang besar dan luhur.

d.    Nyala api dengan 5 sinar waena merah melambangkan arti ideologi dan arti teknis yakni sasaran budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan karya generasi.

e.    4 buku mengapit suluh dengan posisi 2 datar dan 2 tengak ( simetris) dengan warna corak putih melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai” moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak bagi tingkatan lembaga” pendidikan, pra sekolah, dasar, menengah, dan tinggi.

f.     Warna dasar tengah hijau melambangkan kemakmuran.

g.    Arti keseluruhan : Guru Indonesia dengan itikad dan kesadaran yang murni dengan segala keberanian,keluhuran jiwa dan kasih sayang senan tiasa menunaikan darma baktinya kepada Negara, tanah air dan bangsa Indonesia dalam budi pekerti cinta, rasa, karsa, dan karya generasi bangsa menjadi manusia pancasila yang memiliki moral, pengetahuan, keterampilan dan akhlak yang tinggi.

Penggunaan :

1.    Sebagai lambang atau lencana

2.    Sebagai panji resmi dalam upacara dan panji hiasan

3.    Di pancangkan mendampingi bendera nasional merah putih dalam upacara/ pertemuan organisasi oleh PGRI.

4.    Berdirinya YPLP-PGRI dan wisma guru kongres XIV PGRI th. 26-29 Juni di Jakarta menghasilkan salah satu keputusan penting yaitu mengenai wisma guru.

Untuk melaksanakan keputusan kongres BP PGRI membentuk YPLP-PGRI dengan akta notaries Moh.Ali No. 21 tgl. 31 maret 1980 yang berlaku sejak tgl. 1 Januari 1980. Yaitu melakukan pembinaan , pengelolaan , dan penggembangan lembaga pendidikan PGRI di seluruh Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada PB PGRI

Hikmah dan manfaat dari yang diambil dari ketetapan PGRI sebagai organisasi profesi adalah,

1)    Medan perjuangan, pengbdiaan dan kekaryaan anggota PGRI dapat makin ditingkatkan dan dimantapkan

2)    Upaya peningkatan mtu profesionalisme para anggota PGRI.

3)    Dapat dipupuk rasa kesatuan dan kesatuan yang makin kokoh.

G.   Refeleksi tentang masa depan PGRI

Apa bila kita dengan sadar dan sengaja menyediakan waktu untuk meneliti kembali secara cermat gagasan”, pola tindakan dan prestasi PGRI sejak awal berdirinya sampai sekarang maka kita temukan kembali bahwa pada hakikatnya PGRI adalah sebuah organisasi propesi pendidik dan pada umumnya dan para guru pada khususnya .berdasarkan pengamatan ertahun”,tampak jelas bahwa PGRI seperti organisasi yang lainnya mempunyai pengalaman yang penting dalam rangka mensukseskan strategi yang bersifat kuantitatif,dalam arti menggalang masa secara politis,terutama waktu menjelang pemilu.

Masa depan menuntut semakin tingginya kualitas dari pada kuantitas (jumlah anggota). PGRI sangat berpengalaman dalam melayani para anggota’a yang sebagian besar guru SD; sementara peningkatan kualitas propesi di perlukan oleh para guru para semua jenis dan jenjang pendidikan untuk itu,PGRI di tuntut untuk lebih akrab dengan berbagai permasalahan yang di hadapi oleh para guru sekolah menengah,dan bahkan para dosen di perguruan tinggi.

BAB II

LAPORAN KEGIATAN

KONFERENSI II

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

A.     Latar Belakang

PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan yang berfokus pada bidang keguruan. PGRI sebagai tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan  Pancasila, bersifat independen, dan non politik praktis, secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan,  dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahir batin, dan  kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun internasional.

PGRI sebagai tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan  Pancasila, bersifat independen, dan non politik praktis, secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan,  dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahir batin, dan  kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun internasional.

Guru sebagai salah salah satu jenis profesi merupakan suatu bentuk organisasi yang eksistensinya sudah berada dan diakui sejak waktu yang lama. Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas,produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PGRI merupakan wadah tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila. Melalui wadah PGRI, sesama anggota mengembangkan profesinya, berjuang memecahkan masalah untuk anggota dengan tanpa henti serta meningkatkan kesejahteraan anggota untuk kejayaan PGRI. PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan yang berfokus pada bidang keguruan.

PGRI akan berjalan sesuai yang diharapkan apabila memiliki pengurus. Pengurus PGRI ditingkat Kabupaten dapat dipilih melalui Konferensi Kabupaten. Konferensi II PGRI Kabupaten Belitung Timur tahun 2015 adalah ajang pemilhan pengurus di tingkat kabupaten sehingga dapat menjalankan roda organisasi PGRI.

B.   Visi Dan Misi

Konferensi II PGRI Kabupaten Belitung Timur mengacu kepada Visi dan Misi PGRI sebagai berikut:

1.   Visi PGRI

Terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang dicintai anggotanya, disegani mitra, dan diakui perannya oleh masyarakat". PGRI didirikan untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan program utamadi bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memperjuangkan kesejahteraan bagi para guru.

2. Misi PGRI

a.    Mewujudkan Cita-cita Proklamasi PGRI bersama komponen bangsa yang lain berjuang, yaitu berusaha secarakonsisten mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai  amanat Undang undang Dasar 1945.

b.    Mensukseskan Pembangunan Nasional PGRI bersamakomponen bangsa malaksnakan pembangunan bangsa khususnya di bidang pendidikan.

c.    Memajukan Pendidikan Nasional PGRI selalu berusaha untuk terlaksananya system penddikan nasional, berusaha selalu memberikan masukan-masukan tentang pembangunan pendidikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional.

d.    Meningkatkan Profesionalitas Guru PGRI berusaha dengan sungguh-sungguh agar guru menjadi profesional sehingga pembangunan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat direalisasikan.

e.    Meningkatkan Kesejahteraan Guru Agar guru dapat profesional maka guru harus mendapatkan imbal jasa yang baik, ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sehingga ada rasa aman,  Ada pembinaan karir yang jelas. Guru harus sejahtera, Porfesional, dan terlindungi.

C.   Tujuan

Adapun tujuan Konferensi II Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

1.    Memilih pengurus PGRI Kabupaten Belitung Timur untuk masa bakti 2015-2020

2.    Menyusun personalia pengurus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Angggaran Rumah Tangga PGRI

3.    Tegaknya keberadaan PGRI, tumbuhnya rasa bangga, rasa ikut memiliki.

4.    Tercapainya loyalitas, dedikasi, disiplin dan kemampuan professional (LDDKP) yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

5.    Memiliki kemampuan dalam mengantisipasi setiap perubahan akibat perkembangan masyarakat, ilmu dan teknologi.

6.    Terwujudnya pengamanan, pengamalan dam pelestarian pancasila dan UUD 1945, dan jiwa semangat nilai-nilai 1945 dalam tubuh PGRI baik oleh organisasi maupun anggota-anggotanya.

7.     Melaksanakan upaya reformasi dilingkungan PGRI baik sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi maupun organisasi ketenagakerjaan

8.    Menata, mempertahankan, dan meningkatkan citra PGRI sebagai organisasi yang mampu menjadi wadah tempat berhimpunnya para guru professional dalam menghadapi abad 21.

9.    Menyusun dan menetapkan langkah-langkah kebijakan organisasi dalam upaya peningkatan harkat, martabat, dan kesejahteraan guru pada umumnya dan anggota PGRI pada khususnya.

10. Mewujudkan visi dan misi organisasi berlandaskan pertimbangan kondisi Bangsa dan Negara, serta kondisi organisasi dewasa ini di Kabupaten Belitung Timur.

11. Fungsi Jatidiri PGRI

Yang dimaksud fungsi adalah manfaat dari adanya jatidiri dalam rangka mengemban tugas-tugas organisasi PGRI untuk mewujudkan hakekat jatidiri. Adapun fungsi jatidiri PGRI adalah:

a.    Sebagai pedoman gerak perjuangan bagi anggota organisasi.

b.    Sebagi sarana memasyarakatkan eksistensi dan fungsi organisasi.

c.    Sebagai sarana perjuangan (kaderisasi) dalam rangka mempertahankan, meningkatkan dan mengembangkan organisasi (SBS).

d.    Sebagi pembangkit motivasi perjuangan PGRI.

e.    Sebagai wahana penerapan rasa kebanggaan pada anggota/warga PGRI.

D.   Sasaran

Pada  Kegiatan Konferensi II PGRI Kabupaten Belitung Timur  memiliki sasaran yang sangat luas yakni:

1.    Peningkatan fungsi dan peran PGRI sebagai organisasi perjuangan, profesi dan ketenagakerjaan yang bersifat independen, unitaristik, dan non partisan

2.    Restrukturisasi dan penataan organisasi dari tingkat propinsi dibawah yang meliputi seluruh tatanan kelembagaan organisasi PGRI sehingga tetap memiliki visi dan misi yang memberikan motivasi, daya pikat dan daya rekat yang mampu menghimpun para guru dan tenaga kependidikan lainnya di Kabupaten Belitung Timur  dalam satu wadah PGRI

3.    Peningkatan kesadaran seluruh pengurus dan anggota PGRI di Kabupaten Belitung Timur mengenai perlunya perubahan sikap, perilaku, wawasan dan rasa tanggung jawab organisasi melalui berbagai forum organisasi, kegiatan pelatihan, seminar, serta kaderisasi yang bertingkat dan berjenjang

4.    Peningkatan dan perbaikan citra PGRI, baik dimata masyarakat maupun dimata anggota, serta peningkatan kinerja dan kebersamaan organisasi agar mampu mengakomodasikan serta memperjuangkan segenap aspirasi dan kepentingan anggota sehinga PGRI dapat melaksanakan misi dan tugas dengan baik.

5.    Peningkatan kemampuan, dedikasi, profesi dan kesejahteraan anggota serta mengusahakan adanya standarisasi, lisensi, sertifikasi dan akreditasi profesi guru.

6.    Peningkatan fungsi dan peran PGRI dalam program pembangunan pendidikan dalam upaya menyukseskan wajib belajar sesuai dengan program Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan menciptakan masyarakat belajar, memberatas kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan

7.    Peningkatan secara optimal dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur, fungsi dan peran PGRI sebagai kekuatan pemikir yang menampilkan gagasan serta konsep peningkatan mutu pendidikan sebagai pengontrol yang mengoreksi setiap kebijakan pendidikan yang menyimpang dari prinsip dasar kependidikan dan sebagai penekan yang mengawasi dan mengontrol berbagai pihak yang melakukan perbuatan dan tindakan yang tidak sesuai dengan landasan kebijakan organisasi.

E.   Target

Adapun target pelaksanaanan konferensi II PGRI Kabupaten Belitung Timur  adalah:

1.    Memiliki pengurus yang cakap, cerdas dan loyal terhadap organisasi PGRI.

2.    Memiliki kemampuan untuk menjalankan roda organisasi PGRI dengan baik.

F.     Tema

Pada pelaksanaan kegiatan Konferensi II PGRI Kabupaten Belitung Timur mengusung tema: “Revitalisasi PGRI Sebagai Organisasi Profesi, Pejuang dan Ketenagakerjaan Menuju Kemandirian”

G.    Waktu dan Tempat Pelaksana

Kegiatan Konferensi II  PGRI Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan pada

Hari/Tanggal       : Rabu, 8 April 2015

Dimulai pukul     : 08.30

Berakhir pukul    : 17.30.00

Tempat                 : Aula SMA PERGIB Manggar

H.    Biaya

Biaya pelaksanaan Konferensi II PGRI  Kabupaten Belitung Timur  sepenuhnya dari anggaran dan swadaya oraganisasi PGRI dan sumbangan donatur yang sifatnya tidak mengikat.

I.       Penutup

Akhir dari laporan ini,  kami Panitia Konferensi II PGRI Kabupaten Belitung Timur Manggar mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan guru  yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan dan ikut berpartisifasi pada kegiatan ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan magfiroh, serta memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang bertaqwa. Amiin ya robbal’alamiin

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Panitia Konferensi II

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

Kabupaten Belitung Timur

Ketua KEMAS AKHIRIYAN, M.Pd.I NPA: 30040300017

Sekretaris SADI SUHARTO, S.Ag NPA: 30040300204

Mengetahui,

PENGURUS PGRI

Kabupaten Belitung Timur

KETUA

SYAMSUL HAIRUN

NPA: 3004030001

BAB III

HASIL KEGIATAN

KONFERENSI II PGRI

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pada kegiatan konferensi II Persatuan Guru Republik  Indonesia Kabupaten Belitung Timur menghasilkan beberapa kebupusan yakni:

1.    Keputusan Nomor: 001/Konkab/Beltim/2015 Tentang: Pengesahan Konferensi II PGRI Kabupaten Belitung Timur

2.    Keputusan Nomor: 002/Konkab/Beltim/2015 Tentang: Pengesahan Acara dan tata Tertib Konferensi II

3.    Keputusan Nomor: 003/Konkab/Beltim/2015 Tentang: Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus masa bakti 2009-2015

4.    Keputusan Nomor: 004/Konkab/Beltim/2015 Tentang: Daftar Calon Pengurus PGRI Kabupaten Belitung Timur masa bakti 2015-2020

5.    Keputusan Nomor: 005/Konkab/Beltim/2015 Tentang: Penetapan Formatur Penyusun Pengurus PGRI Kabupaten Belitung Timur masa Bakti 2015-2020

6.    Keputusan Nomor: 006/Konkab/Beltim/2015 Tentang: Susunan Personalia PGRI Kabupaten Belitung Timur masa bakti 2015-2020

Demikianlah hasil keputusan konferensi II PGRI Kabupaten Belitung Timu